Dalam rangka menyambut Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-108 pada 20 Mei 2016 mendatang, akan dilaksanakan upacara secara nasional dengan tema “Mengukir Makna Kebangkitan Nasional dengan Mewujudkan Indonesia yang Bekerja Nyata dan Berkarakter”.

Hal ini tertuang dalam surat edaran terkait penyelenggaraan upacara Peringatan Harkitnas yang ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.

Selaku Ketua Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional, Pratikno berkirim surat ke Pimpinan Lembaga Negara, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Gubernur Bank Indonesia, pimpinan lembaga pemerintah non Kementerian, para Gubernur, Bupati, Walikota se Indonesia, para pimpinan BUMN/BUMD dan para perwakilan RI di Luar Negeri untuk menyelenggarakan upacara peringatan Harkitnas 2016, sesuai dengan kondisi dan situasi setempat di lingkungan kerja masing-masing.

Selain itu, Mensesneg Pratiko di dalam surat menyampaikan bahwa dalam rangka Harkitnas 2016, para stakeholder yang terlibat dihimbau untuk mengenakan baju batik atau lurik mulai tanggal 16 Mei hingga 19 Mei 2016.

“Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, dihimbau untuk mengenakan baju batik/lurik mulai tanggal 16 sampai dengan 19 Mei 2016,” bunyi surat dari Mensesneg.

Program penerjemahan karya sastra dan nonsastra Indonesia tidak berhenti seiring berakhirnya Program Guest of Honour (GoH) atau Tamu Kehormatan Frankfurt Book Fair (FBF) 2015. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuktikan komitmennya untuk melanjutkan program penerjemahan buku sastra dan nonsastra meski penyelenggaraan Indonesia sebagai Tamu Kehormatan FBF 2015 telah selesai pada Oktober 2015.

Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan di bawah naungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud akan mengadakan kegiatan penerjemahan buku-buku sastra dan nonsastra ke dalam bahasa asing, seperti bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman. Buku-buku tersebut dibagi menjadi empat kategori. Pertama, buku/karya sastra Indonesia yang akan diterjemahkan ke bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman maksimal 30 halaman terjemahan untuk promosi. Kedua, buku/karya sastra daerah Indonesia ke bahasa Indonesia dan/atau ke bahasa daerah lainnya. Ketiga, buku/karya sastra Inggris, Prancis, dan Jerman ke dalam Bahasa Indonesia. Keempat, buku/karya nonsastra dari bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman ke Bahasa Indonesia.

Melalui Program Penerjemahan Buku/Karya Sastra dan Nonsastra, Kemendikbud mengundang partisipasi dari berbagai kalangan: penerbit, lembaga/institusi kebahasaan dan kesastraan, maupun masyarakat umum untuk mengirimkan buku/karya yang dianggap layak untuk diterjemahkan kepada Panitia Seleksi Buku/Karya untuk program penerjemahan Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan. Buku/karya yang masuk akan diseleksi oleh tim independen yang ditunjuk oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. Penerimaan buku/karya yang diajukan paling lambat pada tanggal 20 Februari 2016.

Program penerjemahan karya sastra dan nonsastra dinilai penting karena dapat mengenalkan dan menyebarluaskan kebudayaan Indonesia ke seluruh dunia melalui karya-karya tersebut. Banyak dukungan dari para sastrawan dan seniman agar pemerintah meneruskan program penerjemahan karya sastra yang telah dilakukan pada Frankfurt Book Fair 2015. Mendikbud Anies Baswedan pun merespons positif aspirasi tersebut. Ia sempat menyatakan komitmennya untuk meneruskan program penerjemahan, tidak hanya untuk karya sastra, tetapi juga karya budaya lainnya.

“Kita menginginkan agar karya Indonesia tidak hanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri, melainkan juga di negeri orang. Harus ada upaya serius dalam penerjemahan. Tidak terbatas dalam urusan yang terkait dengan produk sastra saja,” katanya beberapa waktu lalu dalam acara syukuran dan ramah tamah dengan Komite Nasional Indonesia untuk Frankfurt Book Fair 2015 di Jakarta.

Informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan seleksi buku/karya dan seleksi dapat menghubungi Sekretariat Komite Buku dan Penerjemahan Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan Kemendikbud. Atau lihat pengumumannya di tautan berikut

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menyatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas guru honorer dengan peningkatan alokasi anggaran mencapai lebih dari 100 persen.

“Insentif  yang bukan PNS, yang dialokasikan anggarannya tahun lalu 43 ribu guru, tahun ini menjadi 108 ribu guru. Anggarannya dari Rp. 155 milyar di 2015, sekarang menjadi Rp. 389 milyar. Peningkatannya lebih dari 100 persen,” kata Mendikbud Anies Baswedan saat Rapat Kerja dengan Komite 3 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung DPD RI, Senayan Jakarta, Rabu (3/02/2016).

Kemendikbud juga melakukan peningkatan kapasitas guru honorer dengan pendidikan dan pelatihan bagi guru swasta, dengan program Guru Pembelajar.

‘”Üntuk Guru Pembelajar tahun ini menjangkau 451 ribu guru dengan anggaran Rp. 865 milyar, ditingkatkan dari tahun 2015,  yang anggarannya Rp. 262 milyar untuk 131.000 guru. Upaya inilah yang menjadi wilayah tugas dan kewenangan Kemendikbud,” kata Mendikbud Anies Baswedan.

Menurut Mendikbud Anies Baswedan, bukan saatnya lagi membedakan mana guru pemerintah, dan yang bukan.

“’Semua harus kita dorong, karena semua guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,“ kata Anies.

Masalah guru honorer memang bukan hanya soal pengangkatan yang muncul masalah di hilir seperti sekarang ini. Ada masalah rekrutmen di hulu yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota. Di sisi lain kelebihan guru atau kekurangan guru di suatu daerah adalah fakta. Dan itu memang harus diselesaikan.

“Kita perlu menata persoalan guru honorer ini lintas kementerian. Kita ingin tingkatkan penataan ini melalui Perpres. Karena beberapa hal menjadi bagian kementerian lain. Tetapi Kemendikbud sudah mengatasi masalah ini di wilayah yang menjadi tugas kami, yaitu meningkatkan anggaran untuk insentif guru swasta atau guru honorer lebih dari 100 persen. Anggaran pelatihannya juga ditingkatkan,” kata Anies Baswedan.

Menurut Mendikbud yang perlu diatur adalah redistribusi guru. “Kalau redistribusi guru bisa dilakukan dengan baik, maka sebagian persoalan bisa kita selesaikan,” kata Anies menambahkan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyerahkan naskah soal Tes Kompetensi Dasar (TKD) untuk seleksi nasional Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB). Mendikbud Anies Baswedan menyerahkan naskah soal tersebut dalam bentuk compact disc (CD) kepada Menteri PAN dan RB Yuddy Chrisnandi, di kantor Kemendikbud Senayan Jakarta, Rabu (20/1).

Mendikbud Anies Baswedan mengatakan Kemendikbud berkomitmen penuh mendukung pengadaan CPNS yang berintegritas berbasis merit system. “Dalam pengadaan aparatur negara, semua negara sudah bergerak ke era meritokratik, negara yang tidak bergerak ke sana ibaratnya kembali ke jamanJurassic Park,” kata Anies. Bentuk kontribusi Kemendikbud dalam pengadaan CPNS yang berbasis meritokrasi adalah menyediakan instrumen seleksi dalam bentuk TKD.

Naskah soal TKD yang telah disusun berjumlah 18.820 butir soal. Naskah soal TKD tersebut terdiri atas tiga subtes yaitu 4.817 butir soal Tes Karakteristik Pribadi (TKP), 8.001 butir soal Tes Intelegensi Umum (TIU), dan 6.002 butir soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Anies menambahkan bahwa naskah soal TKD tersebut tidak hanya dikerjakan satu unit kerja di Kemendikbud, namun melibatkan beberapa unit kerja. “Naskah TKD ini dikerjakan oleh Biro Kepegawaian, Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik), dan Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri. Sedangkan untuk bahasanya dikoreksi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,” ujar Anies.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PAN dan RB Yuddy Chrisnandi menegaskan bahwa meskipun ada serah terima naskah soal TKD, bukan berarti akan ada penerimaan CPNS dalam waktu dekat. Moratorium pengadaan CPNS terus dilanjutkan. “Meskipun hari ini ada serah terima naskah TKD, jangan diartikan pemerintah akan merekrut CPNS dalam waktu dekat ini,” kata Yuddy.

Menurut Yuddy, pemerintah belum memiliki rencana melaksanakan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Meski begitu, lanjut Yuddy, moratorium ini bersifat terbatas, karena pemerintah masih tetap membuka penerimaan pegawai khusus untuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, penegak hukum dan sekolah kedinasan. “Moratorium ini tetap dikecualikan untuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, penegak hukum dan sekolah kedinasan. Fokus kita tahun ini lebih kepada penerimaan untuk guru-guru, untuk tenaga-tenaga medis, dan aparat penegak hukum,” kata Yuddy.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan menyampaikan evaluasi Kurikulum 2013 dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Senin (1/2/2016) di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, Jakarta. Kurikulum 2013 menjadi satu dari enam topik utama yang dibahas dalam rapat kerja tersebut.

Mendikbud mengungkapkan, revisi terhadap Kurikulum 2013 terus berjalan hingga saat ini. Sesuai dengan peta jalan rencana penerapan Kurikulum 2013, tahun pelajaran baru ini akan ada tambahan 19 persen sekolah yang melaksanakan kurikulum tersebut. “Insya Allah di tahun berikutnya, Kurikulum 2013 akan diterapkan di 60 persen sekolah, dan akhirnya di tahun 2018, kita akan menerapkan di 100 persen sekolah,” tutur Mendikbud.

Proses yang bertahap ini diharapkan berjalan berdampingan dengan pelatihan guru. Karena, menurut Mendikbud, pelatihan guru memerlukan waktu yang lebih panjang. Sementara untuk perbaikan dokumen Kurikulum 2013, Mendikbud menjelaskan, sebelum dilakukan revisi, sejumlah permasalahan timbul, seperti ketidakselarasan antara kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) dengan silabus, pedoman mata pelajaran, dan buku. Persoalan lainnya, yaitu kompleksitas pembelajaran dan penilaian pada aspek spiritual dan sikap sosial, serta pembatasan kemampuan siswa melalui pemenggalan sebaran taksonomi antar-jenjang.

“Kompleksitas penilaian inilah yang sering dikeluhkan guru-guru karena perlu waktu yang sangat panjang. Untuk itulah penilaian dibuat lebih sederhana dan lebih mudah digunakan oleh guru,” katanya.

Mendikbud menunjukkan contoh masalah pada KI-KD sebelum dilakukan revisi. Disebutkan pada KI: memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Setelah diturunkan dalam KD, terdapat kerancuan, salah satunya memiliki rasa percaya diri terhadap keberadaan tubuh melalui pemanfaatan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah. “Kalimat ini ketika harus diterjemahkan di lapangan, merepotkan. Nah, inilah yang kita selaraskan sehingga tidak muncul lagi kebingungan-kebingunan ini,” tuturnya.

Setelah direvisi terlihat bahwa sebagian perilaku yang dijabarkan pada KI tersebut dilakukan melalui proses pembiasaan dan keteladanan. Karakter yang ingin ditumbuhkan, tambah Mendikbud, bukan selalu diajarkan melalui bacaan di buku, tetapi melalui pembiasaan. Sopan santun, misalnya, tidak cukup dengan teori, tetapi harus dibiasakan.

Sebelumnya Mendikbud mengatakan, tidak benar apabila Kurikulum 2013 sudah diganti dengan Kurikulum Nasional. “Saya sampaikan ini, karena sering salah kutip. Kurikulum nasional kita itu namanya Kurikulum 2013. Tidak ada nama yang berubah. Kita tengah merevisi Kurikulum 2013, titik. Itu saja,” ujarnya di hadapan 36 anggota Komisi X DPR RI yang hadir dalam rapat kerja tersebut.

 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menyelenggarakan tiga jenis ujian nasional (UN) pada tahun 2016 ini. Tiga jenis ujian nasional tersebut adalah UN Perbaikan (UNP) 2015, UN Utama 2016, dan UN Perbaikan 2016.

UN Perbaikan (UNP) 2015 merupakan ujian nasional perbaikan bagi peserta UN tahun 2015 yang belum memenuhi standar kompetensi lulusan (SKL) pada satu atau lebih mata pelajaran, dan berkeinginan memperbaikinya. UNP 2015 ini akan dimulai pada 22 Februari 2016 dan pelaksanaannya dilakukan dengan berbasis komputer di SMA/SMK di domisili peserta.

UN Utama 2016 merupakan ujian nasional bagi peserta didik yang duduk di kelas IX dan XII pada tahun pelajaran 2015/2016. UN Utama 2016 akan dilaksanakan mulai 4 April 2016. Pelaksanaannya dilakukan dengan dua metode, yaitu berbasis kertas dan berbasis komputer, dengan berlokasi di sekolah siswa masing-masing.

Terakhir, UN Perbaikan 2016 merupakan ujian nasional perbaikan bagi peserta UN Utama tahun 2016 yang belum memenuhi standar kompetensi lulusan (SKL) pada satu atau lebih mata pelajaran, dan berkeinginan memperbaikinya. UN Perbaikan 2016 akan diselenggarakan pada September 2016, namun jadwalnya masih bersifat sementara atau tentatif.

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 57 dan 58 serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 jo PP 32/2013, tujuan ujian nasional adalah untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan (SKL) pada mata pelajaran tertentu secara nasional.

Sedangkan berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2015 perubahan kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005, pada Pasal 68 disebutkan, hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk tiga hal, yaitu pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, dan pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera menerbitkan panduan bagi para guru dan orangtua dalam membicarakan kejahatan terorisme dengan siswa dan anak-anak, terkait dengan peristiwa teror yang terjadi di Jakarta, Kamis (14/01).

“Dalam situasi seperti ini, orang tua dan guru perlu membantu anak-anak kita mencerna dan menanggapi peristiwa teror ini,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan di Jakarta, Kamis (14/01). Mendikbud meminta semua pihak membantu menyebarluaskan panduan singkat bagi para guru dan orangtua dalam membicarakan kejahatan terorisme dengan siswa dan anak-anak mereka.

Panduan singkat itu terdiri dari dua bentuk. Pertama panduan untuk guru dalam berbicara dengan siswa tentang kejahatan terorisme. Kedua, panduan bagi orangtua untuk bicara terorisme dengan anaknya.
Dalam panduan itu para guru diharapkan melakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Sediakan waktu bicara pada siswa tentang kejahatan terorisme. Siswa sering menjadikan guru tempat mencari informasi dan pemahaman tentang apa yang sedang terjadi.
  2. Bahas secara singkat apa yang terjadi, meliputi fakta-fakta yang sudah terkonfirmasi. Jangan membuka ruang terhadap rumor, isu dan spekulasi.
  3. Beri kesempatan siswa untuk mengungkapkan perasaannya tentang tragedi/kejahatan yang terjadi. Nyatakan dengan jelas rasa duka kita terhadap para korban dan keluarganya.
  4. Arahkan rasa kemarahan pada sasaran yang tepat, yaitu pada pelaku kejahatan, bukan pada identitas golongan tertentu yang didasarkan pada prasangka.
  5. Kembali pada rutinitas normal. Terorisme akan sukses apabila  mereka berhasil mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan kehidupan kebangsaan kita.
  6. Ajak siswa berpikir positif. Ingatkan bahwa negara kita telah melewati banyak tragedi dan masalah dengan tegar, gotong-royong, semangat persatuan dan saling menjaga.
  7. Ajak siswa berdiskusi dan mengapresiasi kerja para polisi, TNI dan petugas kesehatan yang melindungi, melayani dan membantu kita di masa tragedi. Diskusikan lebih banyak tentang sisi kesigapan dan keberanian mereka daripada sisi kejahatan pelaku teror.
 Sedangkan bagi orangtua diharapkan dapat melakukan serangkaian hal berikut ini kepada anak-anak:
  1. Cari tahu apa yang mereka pahami. Bahas secara singkat apa yang terjadi, meliputi fakta-fakta yang sudah terkonfirmasi, ajak anak untuk menghindari isu dan spekulasi.
  2. Hindari paparan terhadap televisi dan media sosial yang sering menampilkan gambar dan adegan mengerikan bagi kebanyakan anak, terutama anak di bawah usia 12 tahun.
  3. Identifikasi rasa takut anak yang mungkin berlebihan. Pahami bahwa tiap anak memiliki karakter unik. Jelaskan bahwa kejahatan terorisme sangat jarang, namun kewaspadaan bersama tetap perlu.
  4. Bantu anak mengungkapkan perasaannya terhadap tragedi yang terjadi. Bila ada rasa marah, arahkan pada sasaran yang tepat, yaitu pelaku kejahatan. Hindari prasangka pada identitas golongan tertentu yang didasarkan pada prasangka.
  5. Jalani kegiatan keluarga bersama secara normal untuk memberikan rasa aman dan nyaman, serta tidak tunduk pada tujuan teroris mengganggu kehidupan kita. Kebersamaan dan komunikasi rutin sangat penting untuk mendukung anak.
  6. Ajak anak berdiskusi dan mengapresiasi kerja para polisi, TNI dan petugas kesehatan yang melindungi, melayani dan membantu kita di masa tragedi. Diskusikan lebih banyak tentang sisi kesigapan dan keberanian mereka daripada sisi kejahatan pelaku teror.
  7. Panduan ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi orangtua dan guru dalam mendampingi anak-anak bila terjadi peristiwa lain, yang dapat berdampak pada anak-anak, tidak hanya soal kejahatan terorisme. ***
Jakarta, 14 Januari 2016
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan Kebudayaan
Jakarta, Kemendikbud —  Tujuan capaian pengetahuan atau standar kompetensi lulusan (SKL) atau kompetensi dasar (KD) antara Kurikulum 2013 dengan Kurikulum 2006 hampir sama. Kesamaan SKL itu kemudian disampaikan Kemendikbud ke Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai rujukan dalam membuat kisi-kisi ujian nasional (UN). Proses pembuatan kisi-kisi UN tahun pelajaran 2015/2016 pun turut melibatkan guru-guru di sekolah yang telah menerapkan Kurikulum 2013 maupun yang masih menerapkan Kurikulum 2006.

“Waktu menyusun kisi-kisi UN, kita juga mengundang guru-guru yang mengajar Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013. Kisi-kisi itu kemudian dikembangkan, kemudian diserahkan ke BSNP. Setelah itu ditelaah oleh BSNP untuk kemudian ditetapkan secara resmi sebagai kisi-kisi ujian nasional,” ujar Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud, Nizam, beberapa waktu lalu.

Nizam mengatakan, dalam tahap penyusunan kisi-kisi, Kemendikbud mengajak guru-guru dari Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2006 untuk duduk bersama dan berdiskusi tentang materi yang akan dimasukkan ke dalam kisi-kisi. “Apakah sudah diajarkan? Kalau sudah diajarkan oleh guru yang mengajar Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 itu lalu dimasukkan ke dalam kisi-kisi,” tuturnya.

Setelah kisi-kisi ujian nasional resmi ditetapkan oleh BSNP, tahap selanjutnya adalah menjadikan kisi-kisi tersebut sebagai rujukan untuk membuat soal UN. Tim pembuat soal UN terdiri dari beberapa elemen, yaitu dari perguruan tinggi, ahli pengukuran, dosen, hingga guru-guru yang mengajar Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2006. Setelah soal UN dibuat, tahap selanjutnya adalah review atau mengkaji kembali.

“Setelah yakin sudah benar semua, kemudian buat try out untuk dua kelompok, yaitu Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013. Kemudian masuk tahap validasi. Apakah semua soal sudah meng-cover semua yang akan diuji? Jadi kita pastikan tidak hanya sekali (proses), jadi dimulai dari kisi-kisi, pembuatan soal, try out, hingga tahap validasi,” kata Nizam.

Ia mengatakan, review atau kajian kembali untuk tahap terakhir dilakukan dalam bentuk panel. Setelah review panel dilakukan, ada tahap yang disebutprovidence. Semua proses tahapan pembuatan kisi-kisi dan soal ujian nasional itu dilakukan agar kualitas soal UN benar-benar terjaga, dan tentunya melibatkan guru-guru yang mengajar Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2006.

 

503 Daftar Sekolah dengan Indeks Integritas Tertinggi bisa diunduh disini http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2015/12/503-daftar-sekolah-dengan-indeks-integritas-tertinggi–4942-4942